Tanah Bumbu, BakulaNews – Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Akram Sadli, mendorong percepatan pembangunan di Kalimantan Selatan agar tidak tertinggal dari Pulau Jawa. Hal itu ia sampaikan dalam Pelatihan Manajemen Organisasi dan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) ISNU Tanah Bumbu, pada Minggu (31/8/2025).
Menurut Akram, pembangunan yang tidak merata akan memperlebar kesenjangan sosial. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari terbatasnya infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, hingga meningkatnya kasus stunting dan pengangguran. “Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kue pembangunan harus sampai ke desa melalui kebijakan APBN maupun APBD,” tegasnya.
Ia menyoroti pentingnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga seluas 668,3 hektare yang ditetapkan melalui PP Nomor 26 Tahun 2024. Kawasan ini diproyeksikan mampu membuka hampir 79 ribu lapangan kerja baru. “Kami berharap pembangunan KEK Setangga berkelanjutan dan tidak berhenti seperti Kapet Batulicin,” ujarnya.
Selain itu, Akram juga menekankan percepatan pembangunan Jembatan Batulicin–Kotabaru sepanjang 3,75 kilometer dengan nilai Rp4,8 triliun. Ia berharap proyek strategis tersebut dapat rampung dalam empat tahun atau lebih cepat.
ISNU Tanah Bumbu, lanjut Akram, mendukung program Tanah Bumbu Beraksi di bawah kepemimpinan Bupati Andi Rudi Latif, khususnya pada peningkatan sumber daya manusia. “Sebagai orang Nahdliyyin, kami mendukung penuh pembangunan SDM agar Tanah Bumbu lebih maju,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan daerah harus melibatkan tokoh agama dan masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan. “Pembangunan bisa disebut berkah jika masyarakat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari,” tutur Akram.
Dalam Rakercab 2025, ISNU Tanah Bumbu juga akan menyusun sejumlah rekomendasi internal dan eksternal. Rekomendasi eksternal tersebut rencananya akan diserahkan kepada Bupati Tanah Bumbu dan DPRD sebagai bentuk kontribusi nyata ISNU terhadap pembangunan daerah.