Tanah Bumbu, BakulaNews — Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menegaskan komitmennya menjadikan pembangunan Zona Integritas sebagai prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pelayanan. Hal tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu.
Acara yang berlangsung di Banjarbaru, Sabtu (31/1/2026) ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat reformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Sekretaris Daerah Yulian Herawati, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan momentum penting untuk kembali membangkitkan semangat pembangunan Zona Integritas di Tanah Bumbu.
Sejak tahun 2025, pembangunan Zona Integritas telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas daerah. Saat ini, Pemkab Tanah Bumbu telah menunjuk empat SKPD pelayanan publik sebagai percontohan, yaitu:
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- RSUD dr. H. Andi Abdurahman Noor
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bupati menekankan bahwa mulai tahun 2026, pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti hanya pada empat SKPD tersebut. Seluruh perangkat daerah didorong untuk menunjukkan inisiatif nyata dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat.
Ia mengajak setiap SKPD agar tidak menunggu penunjukan, melainkan proaktif mengambil langkah membangun Zona Integritas di unit kerja masing-masing. Dengan demikian, semangat reformasi birokrasi dapat merata di seluruh lini pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PANRB atas pendampingan yang diberikan kepada Pemkab Tanah Bumbu. Ia meminta seluruh kepala SKPD mengikuti kegiatan sosialisasi dan evaluasi dengan sungguh-sungguh, menjadikannya sebagai awal perubahan nyata dalam peningkatan kinerja pelayanan publik.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB, yakni Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Wilayah II, Budi Prawira, bersama tim. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan pemahaman teknis sekaligus motivasi bagi perangkat daerah dalam membangun Zona Integritas secara berkelanjutan.
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima bagi masyarakat.