Tanah Bumbu, BakulaNews – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus menguatkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu upaya strategis tersebut kembali ditegaskan melalui kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Kegiatan yang dilaksanakan di Banjarbaru, Sabtu (31/1/2026) ini menjadi momentum penting dalam mempercepat agenda reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Sekretaris Daerah Yulian Herawati menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan langkah fundamental dalam menciptakan birokrasi yang profesional dan berintegritas. Ia menegaskan bahwa sejak tahun 2025, pembangunan Zona Integritas telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
Saat ini, Pemkab Tanah Bumbu telah menetapkan empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelayanan publik sebagai unit percontohan pembangunan Zona Integritas. Keempat SKPD tersebut yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, RSUD dr. H. Andi Abdurahman Noor, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa mulai tahun 2026 pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD percontohan tersebut. Seluruh perangkat daerah didorong untuk menunjukkan inisiatif, komitmen, dan keberanian mengambil langkah nyata dalam membangun budaya birokrasi yang bersih, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.
“Pembangunan Zona Integritas harus menjadi gerakan bersama. Jangan menunggu penunjukan, tetapi proaktif memulainya di unit kerja masing-masing,” tegasnya.
Menurutnya, hal tersebut penting agar semangat reformasi birokrasi dapat tumbuh dan berjalan merata di seluruh lini pemerintahan daerah, sekaligus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas pendampingan dan dukungan yang selama ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam pembangunan Zona Integritas.
Ia pun meminta seluruh kepala SKPD untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dan evaluasi ini secara serius serta menjadikannya sebagai titik awal perubahan nyata dalam pola kerja dan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan sosialisasi dan evaluasi tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB, yakni Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Wilayah II, Budi Prawira, beserta tim. Kehadiran narasumber diharapkan dapat memberikan pemahaman teknis, arahan strategis, sekaligus motivasi bagi seluruh perangkat daerah dalam membangun Zona Integritas secara konsisten dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan keseriusannya dalam mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan profesional, serta mampu memberikan pelayanan prima yang berdampak nyata bagi masyarakat.