Banjarbaru, BakulaNews – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tampaknya benar-benar tidak main-main dalam menjaga kedaulatan pangan di daerahnya. Di tengah masifnya arus pembangunan infrastruktur dan investasi, Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menegaskan komitmen kuatnya untuk pasang badan melindungi lahan pertanian berkelanjutan demi menyokong ketahanan pangan nasional.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh pria yang akrab disapa Bang Arul ini saat menghadiri agenda krusial: Bimbingan Teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Integrasi Data Lahan Baku Sawah (LBS) se-Kalimantan Selatan. Acara strategis ini diinisiasi oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Selatan dan berlangsung di Banjarbaru pada Kamis (11/6/2026).
Acara ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan wadah sinergi yang dihadiri oleh para bupati, wali kota se-Kalimantan Selatan, jajaran pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan di bidang tata ruang dan pertanahan. Fokus utamanya satu: memperkuat tameng pelindung bagi lahan sawah produktif yang kian terancam oleh laju modernisasi.
Kolaborasi Pusat-Daerah: Kunci Selamatkan Sektor Agraris
Dalam arahannya, Andi Rudi Latif mengungkapkan bahwa tantangan terbesar sektor pertanian hari ini adalah menyelaraskan kebutuhan ruang untuk pembangunan dengan kewajiban menjaga alam. Menurutnya, ego sektoral harus dibuang jauh-jauh.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendukung penuh kebijakan nasional yang berkaitan dengan penataan ruang, perlindungan lahan pertanian, dan penguatan ketahanan pangan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian kita di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan,” tegas Andi Rudi Latif.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Budi Kristiyana, mengingatkan seluruh kepala daerah yang hadir agar memperlakukan lahan sawah produktif sebagai aset masa depan yang tak ternilai. Ia menekankan bahwa kerja sama lintas sektor adalah fondasi utama agar Kalimantan Selatan tetap menjadi salah satu lumbung pangan yang kokoh sekaligus menopang pembangunan yang ramah lingkungan.
Investasi Jalan terus, Lahan Hijau Tetap Aman!
Bagaimana cara menyeimbangkan antara investasi masuk dan perlindungan sawah? Tantangan ini dijawab langsung oleh Staf Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan, Dony Erwan Brilianto.
Dony menjelaskan bahwa penataan ruang memiliki peran yang sangat strategis sebagai instrumen pengendali. Ruang yang tersedia harus dikelola secara bijaksana melalui perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian yang terintegrasi.
Sebagai langkah konkret, pemerintah saat ini tengah menggenjot percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang nantinya akan diintegrasikan langsung dengan sistem Online Single Submission (OSS). Langkah taktis ini ibarat sekali dayung dua tiga pulau terlampaui:
- Akselerasi Investasi: Mempercepat penerbitan izin KKPR sehingga investor mendapatkan kepastian hukum dengan cepat.
- Proteksi Lingkungan: Memastikan bahwa plot lahan yang ramah investasi tidak menabrak atau menggusur kawasan hijau produktif.
Regulasi Daerah Sebagai “Harga Mati”
Di akhir pemaparannya, Dony Erwan Brilianto menegaskan bahwa perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah instrumen vital untuk menekan laju alih fungsi lahan. Ia pun menaruh harapan besar agar pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, termasuk Tanah Bumbu, bergerak cepat mengunci zona-zona hijau ini melalui regulasi daerah yang kuat serta sinkronisasi data tata ruang yang akurat.
Melalui partisipasi aktif dalam bimtek ini, Kabupaten Tanah Bumbu membuktikan bahwa mereka siap mengintegrasikan data spasial demi mempercepat penetapan LP2B. Langkah ini menjadi bukti nyata kontribusi nyata dari daerah untuk memastikan piring nasi masyarakat Indonesia tetap aman di masa depan.