Tanah Bumbu, BakulaNews – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan dalam Seminar Nasional bertema “Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan untuk Membangun Banua” yang digelar di Banjarmasin, Senin (20/4/2026).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menyampaikan bahwa forum nasional ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah daerah, lembaga pengawasan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci utama agar pengelolaan keuangan daerah berjalan tepat sasaran, transparan, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Semangat tersebut sejalan dengan arahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melalui Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, menekankan pentingnya membuka ruang kolaborasi yang luas serta menerima berbagai masukan konstruktif demi memperkuat tata kelola pemerintahan.
Peran lembaga pengawasan seperti BPK RI dan BPKP juga menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sinergi pengawasan diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan berjalan efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Anggota BPK RI, Fathan Subchi, menegaskan bahwa keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan hingga pengawasan sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.
Sementara itu, Kepala BPK Provinsi Kalimantan Selatan, Andriyanto, menyampaikan bahwa sinergi antar lembaga merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Seminar nasional ini tidak hanya menjadi ruang diskusi dan berbagi gagasan, tetapi juga menjadi pijakan bersama dalam memperkuat kebijakan daerah yang terintegrasi, adaptif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.