TANAH BUMBU, BakulaNews – Kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tanah Bumbu terus digenjot. Guna memastikan masyarakat mendapat layanan yang optimal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) menggelar Workshop Standar Pelayanan Perangkat Daerah di Pendopo Kantor Bupati, Batulicin, Rabu (23/9/2026).
Tak tanggung-tanggung, kegiatan yang diikuti oleh 180 peserta dari berbagai instansi, perangkat daerah, hingga perwakilan sekolah ini menghadirkan pakar langsung dari pusat, yakni Rachmat selaku narasumber dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB.
Kepala Bagian Organisasi Setda Tanah Bumbu, Muhammad Arif Rahman Hakim, menuturkan bahwa agenda ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel.
“Workshop ini diarahkan untuk menyegarkan kembali pemahaman perangkat daerah dalam menyusun dan menerapkan standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah kunci untuk mendukung misi ke-7 daerah kita: mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel,” jelas Arif.
Kepastian Layanan Bukan Sekadar Janji
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui amanat tertulis yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra, M. Putu Wisnu Wardhana, menegaskan bahwa standar pelayanan adalah wujud nyata komitmen pemerintah kepada warganya.
“Standar pelayanan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai jenis pelayanan, persyaratan, prosedur, hingga mekanisme pengaduan. Kita perlu memastikan standar tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini, mudah dipahami, diakses, transparan, dan benar-benar bisa dijalankan oleh petugas,” urai Bupati melalui Wisnu.
Untuk itu, Bupati secara khusus menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar rutin mengevaluasi standar operasional mereka supaya tidak tertinggal oleh dinamika kebutuhan publik.
Menuju Pelayanan yang Inklusif dan Ramah
Lebih lanjut, Wisnu memaparkan bahwa wajah pemerintah daerah tercermin langsung pada kualitas pelayanannya di garis depan. Birokrasi yang kaku harus segera ditinggalkan.
“Pelayanan harus semakin mudah, cepat, transparan, pasti, ramah, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Wisnu.
Ia menuturkan bahwa lokakarya ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi seluruh aparatur, mulai dari tahap penyusunan, penerapan, hingga evaluasi standar pelayanan.
“Dengan pelayanan publik yang semakin prima, kita tidak hanya meningkatkan kepuasan publik, tetapi yang terpenting adalah memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mari kita wujudkan bersama,” pungkasnya.